4 Syarat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) Untuk Daerah

-

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Prima Astera memaparkan syarat-syarat Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada acara virtual tentang Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah (Pemda), Jumat, (07/08) di Jakarta. 
Pertama, daerah tersebut merupakan daerah terdampak Covid-19. Kedua, daerah tersebut memiliki program ekonomi daerah yang sejalan dengan PEN Nasional.
"Persyaratan pinjaman daerah yang pertama adalah daerah tersebut harus merupakan daerah yang terdampak Covid-19. Kedua memiliki program atau kegiatan Pemulihan Ekonomi Daerah yang mendukung program PEN Nasional yang secara garis besar dibagi 3 bagian yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial atau bansos, ketiga untuk mendukung bangkitnya perekonomian," jelasnya. 
Kemudian syarat ketiga, jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 
"Ini sebenarnya ketentuan umum yang berlaku untuk semua pinjaman daerah, ada treshold 75%," tegasnya. 
Syarat keempat, daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerahuntuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5%. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa

-
Gambar
Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Desa yang meliputi: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif da...
Baca selengkapnya

Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial) Tahun 2019

-
Gambar
Nama Indikator Pengeluaran untuk layanan pokok ( pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial ) sebagai persentase dari total belanja pemerintah Uraian Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945) Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009) Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: 1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan mel...
Baca selengkapnya

BPS Bireueun Buka Lowongan Kerja Petugas Pendataan Regsosek 2022

-
Gambar
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, pada bulan Oktober - November 2022, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen akan merekrut 566 Petugas Pendataan Lapangan ( PPL ) dan 147 Petugas Pengawas Lapangan ( PML ) untuk melaksanakan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek ) Tahun 2022. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bireuen, Ibu Rahmati, S.Si mengatakan Regsosek merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial perlu perbaikan pelengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk indonesia.  Regsosek adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset hingga informasi geospasial...
Baca selengkapnya