Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh 2019

-

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indeks ini dibangun berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan penghidupan yang layak. Indikator indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal yaitu, angka Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ).

Penyajian angka IPM dilakukan mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Sehingga diharapkan tiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk dan pembangunan manusianya.

Angka IPM Aceh dari tahun 2010 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian pencapaian dan kemajuan tersebut masih memerlukan perhatian yang serius dikarenakan masih tingginya disparitas pencapaian pembangunan antar kabupaten/kota.

Publikasi IPM Aceh 2019 ini berisikan capaian angka IPM Aceh sejak tahun 2010 sampai dengan 2019. Penyajian data dan analisis yang tercakup didalamnya bertujuan memberi gambaran kondisi pembangunan manusia aceh sampai kelingkup kabupaten/kota.
Selengkapnya Angka IPM Aceh 2019 DOWNLOAD DISINI

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa

-
Gambar
Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Desa yang meliputi: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif da...
Baca selengkapnya

Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial) Tahun 2019

-
Gambar
Nama Indikator Pengeluaran untuk layanan pokok ( pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial ) sebagai persentase dari total belanja pemerintah Uraian Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945) Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009) Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: 1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan mel...
Baca selengkapnya

BPS Bireueun Buka Lowongan Kerja Petugas Pendataan Regsosek 2022

-
Gambar
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, pada bulan Oktober - November 2022, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen akan merekrut 566 Petugas Pendataan Lapangan ( PPL ) dan 147 Petugas Pengawas Lapangan ( PML ) untuk melaksanakan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek ) Tahun 2022. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bireuen, Ibu Rahmati, S.Si mengatakan Regsosek merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial perlu perbaikan pelengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk indonesia.  Regsosek adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset hingga informasi geospasial...
Baca selengkapnya