Kemensos Akan Update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Berdasarkan hasil akhir Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 terdapat 25.751.356 Rumah Tangga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Data tersebut harus selalu dilakukan pemutakhiran setiap tahun oleh masing-masing pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan sudah mencapai 9,78 persen dari total populasi nasional.

Namun menurut Menteri Sosial Juliari P Batubara masih ada 92 kabupaten atau kota yang tidak melakukan pemutakhiran data sejak 2015. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan Kementerian Sosial membutuhkan anggaran Rp1,3 triliun, untuk melalukan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilakukan pada 2021.

Juliari mengatakan untuk mengakselarasi kualitas data kemiskinan, pada TA 2021, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp424 miliar.

Anggaran tersebut untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap 12.430.918 rumah tangga di 67.596 desa atau kelurahan, dan 5.942 kecamatan pada 471 kabupaten atau kota di 32 provinsi--tanpa Papua dan Papua Barat.

“Kalau anggaran ini cair, saya sih maunya yang di up date lebih dulu adalah penerima bantuan yang menerima bansos reguler, yakni PKH (Program Keluarga Harapan) dan Program Sembako. Ini yang kita verivali (verifikasi dan validasi) dulu, untuk memastikan ketepatan sasaran,” kata Juliari.

Selain itu, Kemensos juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp875 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp1,3 triliun yang akan digunakan untuk proses verivali Kemensos akan mampu memutakhirkan seluruh data dalam DTKS, ditambah dengan usulan baru di 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi.