Update Penduduk Miskin di Indonesia

-

  • Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.
  • Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.
  • Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.
  • Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).
  • Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).
  • Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial) Tahun 2019

-
Gambar
Nama Indikator Pengeluaran untuk layanan pokok ( pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial ) sebagai persentase dari total belanja pemerintah Uraian Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945) Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009) Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: 1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan mel...
Baca selengkapnya

Pemerintah Anggarkan 104,2 Triliun Untuk Menjaga Ketahanan Pangan

-
Gambar
Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran 104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan. Beberapa program yang diarahkan oleh jokowi untuk menjaga ketahanan pangan antara lain membangun sarana dan prasarana dan penggunaan teknologi, serta revalitasi sistem pangan nasional dengan memperkuat koorporasi nelayan dan petani serta distribusi pangan. Disamping itu juga, presiden jokowi akan mempercepat pengembangan kawasan pangan berskala luas ( food estate ) sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan. Salah satu komitmen pemerintah di tahun 2021 adalah meningkatkan kesejakteraan petani dan nelayan dengan target Nilai Tukar Petani ( NTP ) dan Nilai Tukar Nelayan ( NTN ) sebesar 102 % - 104 %. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Petani Juli 2020 sebesar 100,09 %. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan sebesar 70,59 % dari total seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Jokowi, pandemi Covid19 ini membuat ketahanan pangan didalam negeri haru...
Baca selengkapnya

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa

-
Gambar
Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Desa yang meliputi: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif da...
Baca selengkapnya