Koperasi Bisa Dapat Dana 100 M

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memaparkan kementerian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) yang memungkinkan satu koperasi bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM hingga Rp100 miliar.

"Pembiayaan dana bergulir akan terus kita tingkatkan untuk koperasi. Bahkan, satu BMT (Baitul Maal wa Tamwil/Balai Usaha Mandiri Terpadu) bisa mendapat hingga Rp100 miliar," kata Teten dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (6/9).

Teten mengakui, sebelumnya untuk memperoleh dana bergulir terbilang rumit dan sulit. Namun, menurutnya saat ini LPDB KUMKM sedang reformasi lembaga agar lebih mudah diakses oleh koperasi di Indonesia.

Teten pun meyakini, dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk LPDB sebesar Rp1 triliun akan habis terserap pada September 2020 mendatang. "Saya sudah meminta tambahan dana itu ke Menteri Keuangan," kata MenkopUKM.

Teten mengungkap pihaknya membawahi lebih dari 60 juta UMKM di seluruh Indonesia. Sehingga, dia akan menyalurkan data PEN melalui model channeling, termasuk BMT yang anggotanya dominan pelaku UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe mengatakan sudah ada 12 proposal dana bergulir yang sudah masuk ke LPDB KUMKM. Oleh karena itu, Mursida berharap agar LPDB secepatnya menyalurkan dana bergulir yang amat dibutuhkan koperasi. "Bila koperasi BMT mendapatkan dana bergulir, maka akan bisa menggerakkan kembali pelaku UMKM", ucap Mursida.

Saat ini, Perhimpunan BMT Indonesia memiliki anggota sebanyak 322 BMT di sembilan provinsi. Perhimpunan BMT juga memiliki total jumlah anggota sebanyak 4 juta orang dan 1.610 pasar tradisional.

"Selama Covid-19, kehadiran Baitul Maal wa Tamwil amat terasa bagi pelaku UMKM. Ketika Tamwil menurun, Baitul Maal yang tampil ke depan," pungkas Mursida.

Sebelumnya, Kemenkop UKM mengatakan realisasi belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) baru mencapai Rp11,84 triliun per Selasa (21/7).

Artinya, penyaluran tersebut baru 9,59 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun yang disediakan pemerintah.