Syarat Untuk Memperoleh Utang Tanpa Bunga dari Jokowi

-

Berbagai usaha untuk pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan oleh pemerintah. Yang terbaru yaitu pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga atau daya beli. Dalam waktu dekat dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meluncurkan program utang tanpa bunga ke rumah tangga alias keluarga.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan syarat keluarga yang berhak mendapat  itu adalah yang memiliki bisnis rumahan alias pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"(Syaratnya) rumah tangga yang ada usaha rumahan. Statement saya kan kemarin dalam seminar UMKM. Ya bingkainya itu," kata Yustinus 

Nantinya akan ada dua program untuk UMKM. Program pertama yakni dalam bentuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Bantuan ini ditargetkan untuk 12 juta UMKM yang belum memiliki akses ke perbankan.

Program kedua, pemerintah akan memberikan kredit usaha dengan subsidi bunga kepada pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Pelaku usaha nantinya akan diberikan pinjaman sebesar Rp 2 juta dengan tenor 12 bulan dan suku bunga pinjaman 0%.

"(Jadi bentuknya) bansos dan pinjaman. Bansos yang Rp 2,4 juta," ungkap Yustinus.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan program utang tanpa bunga ini akan diluncurkan saat mendekati perayaan 17 Agustus 2020 mendatang. Pemerintah sedang mengkaji penjelasan teknis mengenai kedua program tersebut.

Semoga program - program pemerintah dalam penanganan covid serta pemulihanan ekonomi tersebut dapat terealisasi dengan baik serta tepat sasaran sesuai dengan data data yang akurat agar program program tersebut berhasil.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial) Tahun 2019

-
Gambar
Nama Indikator Pengeluaran untuk layanan pokok ( pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial ) sebagai persentase dari total belanja pemerintah Uraian Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Amandemen UUD 1945) Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk kesehatan selain gaji yang dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor kesehatan. Sedangkan alokasi di daerah minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009) Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: 1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan mel...
Baca selengkapnya

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa

-
Gambar
Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 diprioritaskan pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Desa yang meliputi: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif da...
Baca selengkapnya

BPS Bireueun Buka Lowongan Kerja Petugas Pendataan Regsosek 2022

-
Gambar
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, pada bulan Oktober - November 2022, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen akan merekrut 566 Petugas Pendataan Lapangan ( PPL ) dan 147 Petugas Pengawas Lapangan ( PML ) untuk melaksanakan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek ) Tahun 2022. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bireuen, Ibu Rahmati, S.Si mengatakan Regsosek merupakan bagian dari reformasi sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial perlu perbaikan pelengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk indonesia.  Regsosek adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas seseorang, kepemilikan aset hingga informasi geospasial...
Baca selengkapnya