Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

-
Peraturan Kemendes PTT



Dalam Peraturan Kemendes PTT No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Secara Garis Besar ada 3 Program atau Kegiatan dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa :
  • Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa (BUMDES)/badan usaha milik Desa bersama (BUMDESMA) untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  • Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  • Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha milik Desa (BUMDES) / Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa :
  • Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  • Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  • Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  • Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
3. Adaptasi kebiasaan baru Desa :
  • Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
  • Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT) Desa.
  • Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semoga bermanfaat buat semua, silahkan di share. Terimakasih

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mensos, Menkeu dan Mendagri Percepat Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Bansos

-
Gambar
Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. Dengan SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data makin baik dan program penanganan kemiskinan makin tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik diterbitkannya regulasi tersebut. Sebab selama ini, pemutakhiran data menjadi isu krusial terutama dalam berbagai program pembangunan kesejahteran sosial. “Saya menyambut baik diterbitkannya SKB ini. Selama ini masih ada masalah pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk penerima manfaat. Ada is
Baca selengkapnya

Petugas Sensus dan Pegawai BPS Kabupaten Bireuen Telah Selesai Jalani Pemeriksaan Rapid Test

-
Gambar
Pemeriksaan Rapid Test yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen kepada seluruh calon petugas sensus dan seluruh pegawai BPS Kabupaten Bireuen dari tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 telah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Dalam hal ini BPS Kabupaten Bireuen mengucapkan terimakasih kepada semua peserta calon petugas sensus yang telah mengikuti pemeriksaan Rapid Test serta kepada pihak laboratorium kesehatan atas kerjasama pemeriksaan Rapid Test ini. Sebagai informasi, pemeriksaan rapid test ini merupakan salah satu syarat bagi petugas sensus untuk dapat melaksanakan pendataan sensus penduduk dibulan september 2020. Berhubung adanya pandemi covid-19, proses bisnis SP2020 mengalami beberapa perubahan seperti pembagian zona untuk pendataan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk seluruh pegawai BPS serta para petugas pendataan dilapangan
Baca selengkapnya