Surat Edaran Bersama Menkeu dan Mendagri Tentang Percepatan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKKD) dan Realisasi APBD TA 2020

-
Kebijakan kemenkeu

Menindaklanjuti kebijakan relaksasi penyaluran TKKD dan Prioritas Penggunaan Perubahaan APBD Tahun Anggaran 2020, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

 Tujuan dari Surat Edaran Bersama ini memberikan informasi dan pemahaman yang sama kepada Gubernur/Bupati/Walikota atas langkah-langkah percepatan penyaluran TKDD dan realisasi belanja APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. SEB berlaku selama pelaksanaan realisasi belanja daerah dan penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2020.

Gubernur/Bupati/Walikota dihimbau untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD baik yang bersumber dari TKDD maupun dari sumber pendapatan daerah lainnya. Selanjutnya segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja daerah melalui APBD dengan mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/UMKM. Dapat melaksanakan percepatan realisasi belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, dan mempercepat pelaksanaan jaring pengaman sosial dari APBD.

 Pemda tetap berkewajiban menyampaikan laporan kinerja realisasi belanja APBD termasuk untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

 Selengkapnya tentang Surat Edaran Bersama
Nomor SE-35/MK.07/2020 (Menkeu) dan Nomor 440/4918/SJ (Mendagri) DOWNLOAD DISINI

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mensos, Menkeu dan Mendagri Percepat Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Bansos

-
Gambar
Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. Dengan SKB ini, diharapkan kualitas pemutakhiran data makin baik dan program penanganan kemiskinan makin tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyambut baik diterbitkannya regulasi tersebut. Sebab selama ini, pemutakhiran data menjadi isu krusial terutama dalam berbagai program pembangunan kesejahteran sosial. “Saya menyambut baik diterbitkannya SKB ini. Selama ini masih ada masalah pemutakhiran data yang menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk penerima manfaat. Ada is
Baca selengkapnya

Petugas Sensus dan Pegawai BPS Kabupaten Bireuen Telah Selesai Jalani Pemeriksaan Rapid Test

-
Gambar
Pemeriksaan Rapid Test yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen kepada seluruh calon petugas sensus dan seluruh pegawai BPS Kabupaten Bireuen dari tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 telah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Dalam hal ini BPS Kabupaten Bireuen mengucapkan terimakasih kepada semua peserta calon petugas sensus yang telah mengikuti pemeriksaan Rapid Test serta kepada pihak laboratorium kesehatan atas kerjasama pemeriksaan Rapid Test ini. Sebagai informasi, pemeriksaan rapid test ini merupakan salah satu syarat bagi petugas sensus untuk dapat melaksanakan pendataan sensus penduduk dibulan september 2020. Berhubung adanya pandemi covid-19, proses bisnis SP2020 mengalami beberapa perubahan seperti pembagian zona untuk pendataan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk seluruh pegawai BPS serta para petugas pendataan dilapangan
Baca selengkapnya