Empat Prioritas Kebijakan Fiskal Tahun 2021

Akibat pandemi Covid-19, kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih mengalami ketidakpastian. Hal ini diprediksi masih akan terjadi pada tahun 2021. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif untuk menghadapi situasi pandemi ini salah satunya adalah dengan menetapkan beberapa prioritas kebijakan fiskal pada RAPBN 2021.

Kementerian Keuangan menetapkan tema utama pada prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural.

Berikut empat tema utama yang menjadi prioritas kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2021 :

1. Melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan dibidang kesehatan tentang penanggulangan wabah Covid-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi karena akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antar manusia dan berimplikasi kepada perputaran ekonomi. Kebijakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah tersebut juga diprioritaskan dengan cara memperkuat perekonomian domestik supaya lebih tangguh dan berdaya saing baik ditingkat nasional maupun internasional.
2. Penguatan reformasi struktural. Kegiatan dalam reformasi struktural ini dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi menjadi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan.
3. Program reformasi anggaran.  Kegiatan kegiatan dalam program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun pada kebijakan transfer fiskal. Beberapa bagian dari program reformasi anggaran adalah peningkatkan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang. Lebih lanjut, kegiatan dalam program reformasi anggaran termasuk diantaranya dengan meningkatkan sistem pelayanan secara online, pertemuan secara virtual, webbinar secara online serta pelatihan secara virtual dan kegiatan kegiatan lain yang bisa dilakukan tanpa tatap muka. Kegiatan pemerintahan yang bisa dilakukan secara virtual tersebut akan menjadikan salah satu acuan bagi Pemerintah untuk bisa melakukan realokasi anggaran belanja negara kepada kegiatan yang lebih produktif sehingga bisa meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
4. Program percepatan pembangunan nasional. Beberapa diantaranya adalah pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi dan ketahanan pangan nasional.