MiEtaData

Pada tahun 2020, dana BOS dalam APBN dialokasikan sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Angka Rp54,32 triliun tersebut meningkat sebesar 6,03% dibanding tahun 2019.  Proses pembelajaran sudah mulai berlangsung kembali, tetapi ada hal yang berbeda dalam proses pembelajaran tahun ini karena dilakukan di masa pandemi. Pembelajaran  secara daring menjadi model baru saat ini, sehingga bukan hanya guru, dalam proses pembelajaran secara daring, orang tua juga lebih berperan dalam pendidikan anaknya karena dilakukan dari rumah sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Konvensi PBB untuk Hak-hak Anak pasal 28 menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia agar tercipta sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi termasuk pada masa-masa pandemi Covid-19 saat ini. Pembelajaran dari rumah ( school from home ) ini mendapat perhatian yang serius dari peme

Mungkin agak aneh membahas hubungan pandemi corona di Indonesia dengan jumlah kasus penceraian dimana kita sedang heboh hebohnya dengan masalah PSBB, Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Sembako yang banyak masalah, Bantuan Sosial Tunai serta Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Belum lagi masalah-masalah penanganan pasien corona hingga pemeriksaan kesehatan yang masih banyak timbul masalah diseluruh wilayah indonesia yang menyebabkan sebagian masyarakat menuduh virus corona di Indonesia sudah dijadikan lahan proyek dan mata pencaharian baru oleh beberapa institusi dan oknum oknum perusahaan.  Namun terlepas dari semua permasalahan diatas, ada satu masalah baru yang muncul selama masa pandemi tersebut dimana masyarakat diimbau untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, sehingga seluruh aktivitas dialihkan menjadi di dalam rumah saja. Hal ini mengakibatkan pasangan suami istri yang biasanya disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, harus melakukan pekerjaan mereka dari rum

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Sebagai orang tua harus memenuhi hak anak, baik itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, termasuk kepemilikan akta kelahiran. Selamat hari anak nasional, semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan hak asasi anak. Anak terlindungi, Indonesia maju... Pada Tahun 2018 jumlah penduduk Aceh yang berusia 0-17 Tahun sekitar 1.808.328 jiwa, terdiri dari 893.763 jiwa anak perempuan dan 914.565 jiwa anak laki-laki dengan rasio jenis kelamin 102,3 artinya dari setiap 100 anak perempuan terdapat 102 anak laki-laki. Berdasarkan persentasi kepemilikan Akte Kelahiran anak usia 0-17 Tahun, 69,71% dapat menunjukan Akte Kelahiran, 18,14% tidak dapat menunjukkan Akte Kelahiran, sisanya tidak punya Akte Kelahiran. Berdasarkan data Tahun 2018 tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Provinsi Aceh, proses penolong kelahiran anak dengan tenaga kesehatan sekitar 97,57% dan sisanya 2,43% bukan dengan t

Nilai Tukar Petani (NTP) Juni 2020 sebesar 99,60 atau naik 0,13 persen Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP nasional Juni 2020 sebesar 99,60 atau naik 0,13 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,23 persen, lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,11 persen. Pada Juni 2020, NTP Provinsi Jambi mengalami kenaikan terbesar (2,63 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan tertinggi (2,33 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Pada Juni 2020 ter

Berdasarkan hasil akhir Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 terdapat 25.751.356 Rumah Tangga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Data tersebut harus selalu dilakukan pemutakhiran setiap tahun oleh masing-masing pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dengan jumlah tersebut, tingkat  kemiskinan  sudah mencapai 9,78 persen dari total populasi nasional. Namun menurut Menteri Sosial Juliari P Batubara masih ada 92 kabupaten atau kota yang tidak melakukan pemutakhiran data sejak 2015. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan Kementerian Sosial membutuhkan anggaran Rp1,3 triliun, untuk melalukan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilakukan pada 2021. Juliari mengatakan untuk mengakselarasi kualitas data kemiskinan, pada TA 2021, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp424 miliar. Ang

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Sasaran Utama Program Indonesia Pintar adalah :    Peserta didik pemegang KIP; Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus; Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pelayaran, dan Kemaritiman  Sampai dengan Juli 2020, realisasi penyaluran Program Indonesia Pintar sudah mencapai 65,65% dimana untuk katagori SD dari target 10.360.614 siswa yang sudah disalurkan sebanyak 6.176.112 siswa (59,61%) dan yang sudah dicairkan sebanyak 5.050.96

Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat s

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Apabila nilai indeks semakin besar maka tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ), indeks keparahan kemiskinan provinsi Aceh Tahun 2020 naik 0,71 persen dari sebelumnya 0,67 persen pada september 2019. Ini merupakan indeks keparahan kemiskinan ( P2 ) tertinggi di sumatera, lebih tinggi dari provinsi Bengkulu sebesar 0,56 persen, provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,48 persen, provinsi Lampung sebesar 0,41 persen, dan provinsi Sumatera Utara sebesar 0,39 persen.  Sedangkan secara nasional, indeks keparahan kemiskinan tertinggi berada di provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masing-masing sebesar 2,08 persen dan 2,06 persen, serta provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku sebesar 1,05 persen dan 1,01 persen. Indeks Kepara

Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh resmi merilis profil kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran pengeluaran penduduk di Provinsi Aceh maret 2020.  Pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 814 ribu orang ( 14,99 persen), bertambah sebanyak 5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang jumlahnya 809 ribu orang (15,01 persen) . Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 4 ribu orang (15,32 persen).   Selama periode September 2019 – Maret 2020, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sedangkan di perkotaan mengalami kenaikan. D i perkotaan , persentase penduduk miskin naik sebesar 0 ,37 poin (dari 9,47 persen menjadi 9,84 persen), sedangkan di daerah per des aan turun 0,22 poin (dari 17,68 persen menjadi 17,46 persen).   Sedangkan secara nasional persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen

BERITA RESMI STATISTIK Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh telah merilis beberapa indikator strategis terkini terkait: (1) Perkembangan Inflasi Juni 2020, (2) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Juni 2020, (3) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Mei 2020, dan (4) Perkembangan Ekspor – Impor Mei 2020 Hal tersebut disampaikan Kepala BPS, Ihsanurijal S.Si, M.Si dalam siaran persnya di BPS Provinsi Aceh, Rabu (01/07/2020). Berikut disampaikan ringkasan hasil siaran pers tersebut: *I. PERKEMBANGAN INFLASI, JUNI 2020* Pada Juni 2020 di Provinsi Aceh terjadi deflasi sebesar 0,15 persen. Dari 90 kota IHK, 3 kota berada di Provinsi Aceh mengalami deflasi dengan rincian: - Meulaboh terjadi deflasi 0,19% - Banda Aceh terjadi deflasi 0,18% - Lhokseumawe terjadi deflasi 0,07% Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2020 sebesar 1,66 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 1,36 persen. *II. PERK

Pemerintah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.  “UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Usai UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, maka pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan secara daring dalam peluncuran ini, Selasa (7/7).  Pemerintah, lanjut Airlangga, melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan),  counter guarantee  (penjaminan balik),  loss limit , atau dukungan  risk sharing  lainnya yang dibutuhkan.  “Pemerintah juga tel

Penduduk miskin di Aceh  pada Maret 2019 mencapai 819 ribu jiwa atau 15,32 persen. Terjadi penurunan sebanyak 12 ribu jiwa dibandingkan  data  Bulan September 2018 lalu dengan jumlah 831 ribu atau 15,68 persen. Selengkapnya unduh di https://aceh.bps.go.id

Tak Cuma Gaji ke 13, PNS Bakal Dapat Kenaikan Uang Pensiun, Bisa Rp 20 Juta Per Bulan, Ini Skemanya Di tengah penantian  gaji ke-13   PNS , TNI dan Polri, ada kabar baik yang bakal menghampiri abdi negara ini. Pasalnya  uang pensiun   PNS  bakal mengalami kenaikan. Hal ini dikonfirmasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini Kemenpan RB tengah merancang aturan mengenai  kesejahteraan  para Pegawai Negeri Sipil (  PNS  ) atau Aparatur Sipil Negara (  ASN  ) dan para  pensiunan PNS . Nantinya, ada penambahan uang yang diterima para  pensiunan PNS . Jumlah uang yang diterima  pensiunan PNS  akan lebih besar daripada biasanya karena yang diterima bukan sekadar gaji pokok saja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan reformasi birokrasi memang terkait  kesejahteraan   PNS  termasuk  pensiunan P NS. "Sudah ditata mekanismenya dengan baik," kata Tjahjo seperti dikutip dari Kontan.co.id, Rabu