MiEtaData

Dalam RAPBN 2021, pemerintah tetap memasukkan Program Pemulihanan Ekonomi Nasional sebagai prioritas utama untuk dilanjutkan tahun depan. Selain program bantuan sosial seperti PHK, BPNT,BLT, Subsidi Gaji serta Bantuan UMKM dan lain lain, pemerintah juga memberikan keringanan iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020, dimana tujuan dari PP tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-19. Dengan dikeluarkannya PP No 49 Tahun 202p tersebut akan bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah pandemi Covid-19. Dalam PP ini juga diatur tentang relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan agar pihak pengusaha punya ruang gerak lebih dal

Dalam Peraturan Kemendes PTT No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Secara Garis Besar ada 3 Program atau Kegiatan dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa : Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa (BUMDES)/badan usaha milik Desa bersama (BUMDESMA) untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha milik Desa (BUMDES) / Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa : Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa; Pengembangan Desa wi

Pendataan Sensus Penduduk September 2020 telah berjalan selama 17 hari,  dimana banyak tantangan yang dihadapi oleh setiap petugas sensus. Selama 17 hari tersebut, petugas bersama ketua dusun memulai pendataan penduduk dengan melakukan verifikasi daftar penduduk dilanjutkan dengan melakukan verifikasi lapangan dan menyerahkan kuisoner C1 bagi masyarakat yang belum melakukan Sensus Penduduk Online dan nantinya kuisoner C1 tersebut diisi sendiri oleh masyarakat. Nah...ditahap inilah tantangan yang dihadapi petugas sensus mulai terasa. Berbeda dengan sensus sensus atau survei survei sebelumnya yang selama ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana petugas melakukan wawancara langsung dengan responden atau masyarakat, untuk sensus penduduk tahun ini, terjadi perubahan tata kelola pelaksanaan sensus penduduk karena pandemi Covid-19. Jadi untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 , BPS menerapkan tiga zona dalam pelaksananan sensus penduduk 2020 dimana untuk zona satu

A. Pengertian Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untukberwirausaha. B. Tujuan Program Tujuan penyelenggaraan Program (PKW) sebagai berikut: Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI dan atau pasar. Memotivasi dan menciptakan rintisan usaha baru serta pendampingan untuk dapat berkembang dan mampu bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/Dunia Usaha, Permodalan, dan Pemasaran serta instansi terkait. C. Penyelenggara Program PKW Satuan Pendidikan Nonformal. Satuan Pendidikan Formal (SMK, Politeknik, Akademi Komunitas dan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi). UPT Ditjen Pendidikan Vokasi. Lembaga Dikl

A. Latar Belakang Beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan pemerintah melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), yaitu: Mayoritas tenaga kerja (58,77%/72,8 juta) memiliki tingkat pendidikan rendah (lulusan SMP/sederajat kebawah) tanpa keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja (BPS, 2019). Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Sistem pendidikan menghasilkan cukup banyak lulusan semi-terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut. Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar. Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah (1,37%) jika dibandingkan de

Akibat pandemi Covid-19, kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih mengalami ketidakpastian. Hal ini diprediksi masih akan terjadi pada tahun 2021. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif untuk menghadapi situasi pandemi ini salah satunya adalah dengan menetapkan beberapa prioritas kebijakan fiskal pada RAPBN 2021. Kementerian Keuangan menetapkan tema utama pada prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Berikut empat tema utama yang menjadi prioritas kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun 2021 : Melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.  Kegiatan di bidang kesehatan tentang penanggulangan wabah Covid-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi karena akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antar manu

Menindaklanjuti kebijakan relaksasi penyaluran TKKD dan Prioritas Penggunaan Perubahaan APBD Tahun Anggaran 2020, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan dari Surat Edaran Bersama ini memberikan informasi dan pemahaman yang sama kepada Gubernur/Bupati/Walikota atas langkah-langkah percepatan penyaluran TKDD dan realisasi belanja APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. SEB berlaku selama pelaksanaan realisasi belanja daerah dan penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2020. Gubernur/Bupati/Walikota dihimbau untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD baik yang bersumber dari TKDD maupun dari sumber pendapatan daerah lainnya. Selanjutnya segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja daerah melalui

Tahukah anda, ternyat BPJS Ketenagakerjaan telah menolak 1,6 juta nomor rekening yang akan mendapat bantuan Rp 600 ribu/bulan berupa subsidi gaji/upah. Ada beberapa penyebab ditolaknya nomor rekening tersebut antara lain ternyata setelah dicek, pemilik nomor rekening tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan. Berdasarkan mekanisme kerja, BPJS Ketenagakerjaan sendiri melakukan validasi sebelum menyerahkan data nomor rekening calon penerima bantuan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, jika ditemukan bahwa pemilik nomor rekening tidak memenuhi kriteria maka secara otomatis tidak akan masuk ke dalam daftar penerima bantuan. "Data peserta tidak valid karena tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dimaksud, maka nomor rekening tersebut secara otomatis tidak masuk dalam daftar penerima BSU (bantuan subsidi

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke 7 sudah dibuka sejak hari Kamis tanggal (04/09/2020). Seperti gelombang sebelumnya, Kartu Prakerja gelombang ke 7 yang dibuka merupakan program pemerintah yang dibuat dalam rangka pelatihan dan pembinaan warga Indonesia yang belum memiliki keterampilan, terutama masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam program Kartu Pra Kerja ini, pemerintah menargetkan untuk 5,6 juta orang dengan total anggaran sebesar Rp 20 triliun di tahun 2020. Sedangkan kuota untuk Kartu Prakerja gelombang ke 7 ini dibuka sebanyak 800.000 peserta. Program Kartu Prakerja ini memiliki banyak manfaat, diantarnya adalah meningkatkan keterampilan, wawasan hingga peluang karier. Selain itu, kamu juga mendapatkan insentif jika mengikuti pelatihan program ini dengan baik. Sebelum memulai login, kalian harus menyiapkan beberapa dokumen penting. Seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor telepon dan bersedia mengisi data diri dengan benar.

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM MENGUNDANG ANDA UNTUK BERGABUNG : KONSULTAN PENDAMPING PLUT-KUMKM Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). Lampiran Format Pelamar : DOWNLOAD DISINI

Untuk mengakomodir jumlah target pekerja yang menerima subsidi gaji 600.000 per bulan selama 4 bulan, pemerintah memperpanjang waktu pelaporan rekening gaji pekerja dari perusahaan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, jumlah rekening subsidi gaji yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 14 juta rekening dari target 15,7 juta rekening.  Sedangkan data yang sudah tervalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sekitar 11,3 juta rekening calon penerima subsidi upah. Batas waktu pelaporan rekening subsidi gaji diperpanjang sampai dengan tanggal 15 September 2020. Semula batas waktu pelaporan sampai dengan tanggal 31 Aguatus 2020, namun karena masih banyak rekening pekerja belum masuk ke BPJS, maka pemerintah memperpanjang waktu pelaporan. Untuk itu, pemerintah menghimbau perusahaan pemberi kerja agar segera melaporkan rekening pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Untuk tahap pertama, pemerintah telah mencairkan subsidi gaji kepada 2,5 juta pekerja. Pencair