MiEtaData

Setelah berhasil mengumpulkan 51,36 juta penduduk dalam Sensus Penduduk Online 15 Februari-29 Mei lalu, rangkaian Sensus Penduduk dilanjutkan dengan pendataan lapangan di bulan September 2020. Pencanangan kesiapan BPS yang digelar dalam tajuk Kick Off Sensus Penduduk September 2020 pun digelar di Auditorium Lantai 10 BPS yang juga dapat disaksikan dalam jaringan, (31/8). Jumlah 51,36 juta menurut Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, sangat besar, bahkan hampir dua kali lipat penduduk Australia. “Ini bukti bahwa SP (Sensus Penduduk, red) telah menjadi milik dan bagian kehidupan masyarakat kita. Namun pekerjaan belum selesai,” ujar Kecuk saat membuka acara. Masih ada sekitar 81% lagi penduduk Indonesia yang harus dicatat keberadaannya. Kecuk menyebutkan nantinya akan dilakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pendataan, salah satunya dengan membuat pembagian wilayah menjadi tiga zona pendataan. Penyesuaian juga dilakukan mengingat pendataan ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19. “Pel

Program Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional terus dijalankan oleh pemerintah dibawah Satgas PEN. Ada beberapa prioritas utama dalam hal penanganan pemulihana ekonomi sehingga tercapai target sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang stabil. Ada 4 yang menjadi prioritas utama dalam program PEN tersebut. Pertama, perlindungan sosial, yang kedua Usaha Kecil dan Mikro Menengah (UMKM), ketiga program-program kementerian lembaga (K/L) dan Pemda, serta keempat program-program yang membantu pembiayaan korporasi di masa pandemi. Pencairan program-program pemulihan ekonomi nasional cukup besar. Dari perlindungan sosial ada Rp9,9 triliun tambahan, paling besar di bantuan sosial tunai non-Jabodetabek dan juga di kartu Prakerja yang sudah berjalan kembali. Dari program perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) hingga saat ini telah membantu 10 juta keluarga, dengan penyerapan 71% atau Rp26,6 triliun dari pagu anggaran Rp37,4 triliun. Tumbuh 11% dibandingkan bula

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berperan penting dalam pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan investasi pemerintah dengan optimalisasi Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai bagian dari KND, BUMN/SMV menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19. DJKN memberikan tambahan modal kepada BUMN/perusahaan serta perluasan mandat SMV, yang terdiri dari PT PII, PT SMI, LPEI dan PT SMF sesuai karakteristik dan kapasitas perusahaan dengan proses bisnis yang telah disusun. Hal ini tersusun dalam 4 skema PEN melalui optimalisasi SMV dan BUMN, yaitu dukungan modal kerja melalui/kepada BUMN, dukungan kepada UMKM dan Koperasi, dukungan Penjaminan Kredit Korporasi, dan dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam mewujudkan ekosistem pendukung, DJKN menyiapkan kerangka hukum dan kebijakan, pengaturan finansial, pengatur

Pemeriksaan Rapid Test yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen kepada seluruh calon petugas sensus dan seluruh pegawai BPS Kabupaten Bireuen dari tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 telah selesai dilaksanakan. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Dalam hal ini BPS Kabupaten Bireuen mengucapkan terimakasih kepada semua peserta calon petugas sensus yang telah mengikuti pemeriksaan Rapid Test serta kepada pihak laboratorium kesehatan atas kerjasama pemeriksaan Rapid Test ini. Sebagai informasi, pemeriksaan rapid test ini merupakan salah satu syarat bagi petugas sensus untuk dapat melaksanakan pendataan sensus penduduk dibulan september 2020. Berhubung adanya pandemi covid-19, proses bisnis SP2020 mengalami beberapa perubahan seperti pembagian zona untuk pendataan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk seluruh pegawai BPS serta para petugas pendataan dilapangan

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan molor dari jadwal semula yang dijanjikan cair tanggal 24 Agustus 2020. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjanjikan BLT Subsidi Gaji akan cair besok tanggal 27 Aguatus 2020. Menurut Ida Fauziah, penundaan pencairan BLT Subsidi Gaji karena pemerintah butuh waktu dalam memproses kesesuain data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah akan berusaha untuk secepatnya mengecek dan memvalidasi data penerima BLT Pekerja dalam waktu dekat. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, untuk tahap pertama, pemerintah telah menyelesaikan validasi data terhadap 2,5 juta rekening penerima BLT Pekerja dan telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Pembedaharan Negara (KPPN) sehingga dananya bisa segera dicairkan. Dana batuan BLT Pekerja BPJS sebesar 600 ribu perbulan nantinya akan disalurkan melalui melalui bank pemerintah. Selanjutnya melalui bank bank yang ditunjuk ini, dana BLT tersebut akan ditransfer ke rekening peke

Dengan adanya pandemi Covid-19 dan efisiensi anggaran, Badan Pusat Statistik (BPS) tetap berkomitmen untuk menyajikan data dengan menerapkan protokol kesehatan seperti arahan WHO dan kementerian kesehatan ( via telepon, email, online, big data, dsb ). BPS pun harus menerapkan adaptasi kebiasan baru versi BPS yaitu penyesuaian proses bisnis kegiatan BPS, optimalisasi pemamfaatan teknologi informasi serta penerapan   flexi work   dan atau work from home. Salah satu penyesuaian proses bisnis BPS dalam menerapkan new normal adalah beberapa perubahan dalam proses bisnis Sensus Penduduk 2020, yaitu pembagian 3 zona moda pengumpulan data, penyesuaian moda pembelajaran ( pemamfaatan teknologi dengan pembelajaran jarak jauh ), dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Menindaklanjuti arahan pimpinan pusat, BPS Kabupaten Bireuen akan melakukan pemeriksaan Rapid Test kepada seluruh petugas sensus penduduk 2020 baik untuk petugas mitra BPS maupun untuk pegawai organik BPS. Jumlah petugas s

Dalam rangka persiapan Sensus Penduduk September 2020, 27 orang Kordinator Sensus Kecamatan atau disingkat KOSEKA diwilayah Kabupaten Bireuen mengikuti pelatihan Sensus Penduduk 2020 secara daring atau secara virtual melalui aplikasi google meet. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari efektif dari tanggal 24-25 Agustus 2020. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi mengenai konsep dan definisi dari kegiatan Sensus Penduduk 2020. Kegiatan pelatihan Sensus Penduduk 2020 ini dibuka oleh kepala BPS provinsi Aceh yang diwakili oleh Kabag Tata Usaha BPS Provinsi Aceh Ibu Nuriah Ismail, SE. Tujuan dari sensus penduduk 2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. Dalam arahannya, Kepala BPS Provinsi Aceh mengajak seluruh peserta pelatihan untuk serius dan disiplin dalam mengikuti pelatihan daring ini karena masih baru bagi sebagian peserta terutama yang berasal dari luar

ASN Dapat Subsidi Pulsa Pemerintah terus mengkaji berbagai kebijakan untuk memulihkan dampak pandemi corona berbagai sektor. Salah satunya adalah kebijakan subsidi pulsa bagi ASN diseluruh kementerian/lembaga sebesar 200.000/bulan. Rencananya, subsidi pulsa bagi PNS tersebut akan berlaku mulai awal tahun 2021 mendatang. Namun menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan kebijakan ini hanya berlaku untuk PNS atau tidak berlaku untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah. Besaran anggaran pulsa ini masih dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nantinya, anggaran tersebut terdapat di masing-masing K/L. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengalokasikan anggaran pulsa sebesar Rp 200.000 untuk seluruh pegawainya. Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun 2021 karena tahun depan diperkirakan masih diterapkannya flexible working space (FWS). Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa hampir seluruh

Sensus penduduk di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus penduduk dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS). Selain amanat Undang-Undang, penyelenggaraan sensus penduduk juga direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk ketujuh di Indonesia. Perbedaan mendasar dari sensus-sensus sebelumnya adalah pemanfaatan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Penggunaan data tersebut dikenal dengan istilah metode kombinasi. SP2020 inilah yang akan menjadi sejarah besar penyatuan data administrasi kependudukan melalui kegiatan sensus. Proses pengumpulan data pada SP2020 dilakukan dengan beberapa cara. Pe

L AMB A N G DA E R A H K A B U P A T E N   B I R E U E N   Bintang bersegi lima adalah melambangkan Ketuhanan Yang  Maha Esa. Kubah Mesjid adalah melambangkan Keislaman dan Syari’at Islam. Bunga Jeumpa adalah melambangkan Keharuman dan Kesucian. Buku adalah melambangkan Daya Cipta dan Sumber Daya Manusia. Tugu dengan jumlah anak tangga 4 (empat) buah adalah melambangkan Pencerminan Bireuen sebagai Kota Juang. Padi yang berjumlah 10 (sepuluh) butir dan Kapas yang berjumlah 9 (sembilan) buah dari kiri dan 9 (sembilan) buah di Kanan adalah melambangkan Kesuburan dan Kemakmuran. Rencong adalah melambangkan Kepahlawanan Rakyat.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA  SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Vir

Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran 104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan. Beberapa program yang diarahkan oleh jokowi untuk menjaga ketahanan pangan antara lain membangun sarana dan prasarana dan penggunaan teknologi, serta revalitasi sistem pangan nasional dengan memperkuat koorporasi nelayan dan petani serta distribusi pangan. Disamping itu juga, presiden jokowi akan mempercepat pengembangan kawasan pangan berskala luas ( food estate ) sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan. Salah satu komitmen pemerintah di tahun 2021 adalah meningkatkan kesejakteraan petani dan nelayan dengan target Nilai Tukar Petani ( NTP ) dan Nilai Tukar Nelayan ( NTN ) sebesar 102 % - 104 %. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, Nilai Tukar Petani Juli 2020 sebesar 100,09 %. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan sebesar 70,59 % dari total seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Jokowi, pandemi Covid19 ini membuat ketahanan pangan didalam negeri haru

Ditengah pandemi Covid 19 ini, pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri mikro dan kecil. Industri Mikro dan Kecil ini ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi indonesia yang terdampak covid19. Harapan agar IMK ini dapat terus berproduksi semakin besar karena dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengganguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah juga menyarankan agar masyarakat dapat membeli produk produk UMKM sehingga diharapkan industri mikro kecil dapat terus bertahan ditengah pandemi covid19. Konsep dan defenisi Industri Mikro dan Kecil Industri Manufaktur Perusahaan perusahaan yang kegiatan produksinya mengubah barang dasar atau bahan baku menjadi barang jadi / setengah jadi atau dari barang yang nilai jualnya kurang menjadi barang yang nilai jualnya lebih tinggi. Industri Mikro Yaitu perusahaan industri manufaktur yang jumlah tenaga kerjanya antara 1-4 orang termasuk pengusahanya. Industri Kecil Adalah perusahaan industri manufak

Salah satu indikator strategis dalam sistem perekonomian adalah perkembangan aktivitas ekspor dan impor. Ditengah situasi bangsa yang masih dilanda krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, Badan Pusat Statistik kembali merilis indikator makro ekonomi terkini yaitu perkembangan kegiatan ekspor dan impor indonesia juli 2020. Perkembangan Ekspor Nilai ekspor Indonesia Juli 2020 mencapai US$13,73 miliar atau meningkat 14,33 persen dibanding ekspor Juni 2020. Sementara dibanding Juli 2019 menurun 9,90 persen Ekspor nonmigas Juli 2020 mencapai US$13,03 miliar, naik 13,86 persen dibanding Juni 2020. Sementara jika dibanding ekspor nonmigas Juli 2019, turun 5,87 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juli 2020 mencapai US$90,12 miliar atau menurun 6,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$85,44 miliar atau menurun 3,96 persen. Ekspor nonmigas Juli 2020 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$2,53 miliar, disusul Amer

Pandemi Covid 19 menyebabkan para siswa madrasah belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dalam rangka penerapan protokol kesehatan dalam hal belajar di era new normal, Kemenag bersinergi dengan empat provider pulsa (Telkomsel, XL, Indosat, dan Tri) untuk menyediakan kouta internet dengan harga terjangkau bagi madrasah.  Program paket data murah ini awalnya berlangsung hanya untuk bulan Juli, namun diperpanjang hingga 31 Desember 2020,” terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar. Menurutnya, hasil evaluasi satu bulan pertama, program ini cukup mendukung institusi madrasah dalam mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar secara online. Dengan dilanjutkannya program sinergi strategis ini diharapkan dapat terus memudahkan akses pembelajaran siswa sekaligus meringankan beban orang tua dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. Berbagai kuota dengan harga terjangkau tersedia bagi lebih dari 80 ribu madrasah di seluru

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memaparkan kementerian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) yang memungkinkan satu koperasi bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM hingga Rp100 miliar. "Pembiayaan dana bergulir akan terus kita tingkatkan untuk koperasi. Bahkan, satu BMT (Baitul Maal wa Tamwil/Balai Usaha Mandiri Terpadu) bisa mendapat hingga Rp100 miliar," kata Teten dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (6/9). Teten mengakui, sebelumnya untuk memperoleh dana bergulir terbilang rumit dan sulit. Namun, menurutnya saat ini LPDB KUMKM sedang reformasi lembaga agar lebih mudah diakses oleh koperasi di Indonesia. Teten pun meyakini, dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk LPDB sebesar Rp1 triliun akan habis terserap pada September 2020 mendatang. "Saya sudah meminta tambahan dana itu ke Menteri Keuangan," kata MenkopUKM. Teten mengungkap pihaknya membawahi le

Kementerian Agama menerima amanah berupa anggaran sebesar Rp2,599 triliun untuk membantu pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi Covid-19.  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan sebagai Bantuan Operasional (BOP) untuk 21.173 pesantren. Jumlah ini terdiri dari 14.906 pesantren dengan kategori kecil (50-500 santri) yang mendapat bantuan sebesar Rp25juta. Lalu ada 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri), yang akan mendapat bantuan Rp40juta.  "Bantuan juga akan diberikan kepada 2.235 pesantren kategori besar dengan santri di atas 1.500 orang. Nilai bantuannya adalah Rp50juta," terang Waryono di Jakarta, Jumat (17/07). Selain pesantren, bantuan juga akan disalurkan sebagai BOP untuk 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Masing-masing MDT akan mendapat Rp10juta. Bantuan juga diberikan untuk 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ). Masing-masing LPQ akan

Pemerintah kembali membuka pendaftaran kartu pra kerja gelombang ke 5. Pendaftaran telah dibuka sejak sabtu (15/08/2020) dengan kuota sebanyak 800.000 orang. Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, tanggal penutupan program Kartu Prakerja gelombang kelima akan diberitahukan kemudian. “Kami berharap ada banyak orang yang bisa memanfaatkan program Kartu Prakerja,”  Ia menambahkan, peserta gelombang 5 ini diharapkan lebih banyak lagi pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi. Selain itu, bagi pekerja informal lainnya yang juga terdampak pandemi dapat memanfaatkan program ini. Apa Kriteria Yang digunakan Dalam Seleksinya Louisa menjelaskan, terdapat banyak kriteria peserta yang lolos yang digunakan dalam seleksi program. “Ada banyak kriteria sesuai Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko) Nomor 11/2020 yang harus diperiksa,” ujar dia. Hal tersebut di antaranya terkait data dalam daftar persert

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja akan mengumumkan peserta kartu pra kerja gelombang ke 4. Pengumuman tersebut akan dilakukan pada hari minggu tanggal 16/08/2020. Peserta yang sudah mendaftar hingga batas waktu pendafaran, rabu (12/08/2020) tercatat ada 1,2 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya 800.000 peserta yang akan dipilih untuk menerima kartu pra kerja. Untuk mengetahui lolos tidaknya sebagai penerima kartu pra kerja gelombang 4, pendaftar dapat melakukan pengecekan dengan dua cara yaitu melalui notifikasi sms dan laman kartu pra kerja. Untuk peserta yang sudah mendaftar akan menerima notifikasi sms pada hari minggu (16/08/2020). Cara mengecek kelolosan Setelah menerima pesan notifikasi SMS tentang kelolosan Kartu Prakerja, peserta harus memeriksa dashboard laman Kartu Prakerja di sini . "Pengumumannya melalui pesan SMS, kemudian mereka yang lolos harus memeriksa dashboard mereka untuk mengikuti langkah-langkah selanjutnya," jelasnya.

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan kepada pelaku usaha korporasi padat karya dan dukungan insentif listrik untuk industri, bisnis dan sosial. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah bagi pelaku ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) namun juga oleh usaha pada skala korporasi padat karya, dan masyarakat umum. Dalam rangka meringankan beban listrik, serta untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah akan memberikan insentif listrik yang ditujukan untuk meringankan beban listrik bagi pelanggan Industri, Bisnis dan Sosial. Pemberian insentif listrik berupa Relaksasi Tarif Minimum, Untuk Industri, Bisnis dan Sosial melalui relaksasi penerapan aturan rekening minimum (RM), yaitu Pelanggan hanya membayar sejumlah jam pemakaian, dan selisihnya akan dibayarkan oleh Pemerintah. Target penerima yaitu pelanggan yang

PT Angkasa Pura I (Persero) membuka kesempatan kepada pelaku usaha berskala nasional dan internasional untuk mengikuti seleksi mitra usaha di tiga bandara yang dikelola yaitu Bandara Internasional Yogyakarta - Kulon Progo Bandara Juanda - Surabaya dan Bandara Sultan Hasanuddin - Makassar. Adapun seleksi mitra usaha kali ini meliputi kategori usaha Pengelolaan Reklame (advertising) untuk Bandara Internasional Yogyakarta - Kulon Progo dan Bandara Juanda Surabaya yang terdiri dari paket reklame Indoor dan Outdoor. Sedangkan untuk Bandara Sultan Hasanuddin Makassar meliputi kategori usaha Ruang Komersial (Retail, Food & Beverages) yang terdiri dari 3 Paket Retail dan 2 Paket Food & Beverages. Adapun untuk jenis usaha Retail meliputi Travel Accessories dengan luas ruang 181 meter persegi, Fashion dengan luas ruang 283 meter persegi, dan Convenience Store dengan luas ruang 161 meter persegi. Sedangkan untuk Food & Beverages meliputi Coffee Shop dengan luas ruang 327